Kumpulan Berita Dunia

MALANG, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Dr Mas’ud Said menilai dana aspirasi yang diusulkan Fraksi Partai Golkar di DPR RI seperti "Robin Hood" kesiangan.

   
"Usulan dana aspiratif untuk daerah pemilihan (dapil) sebesar Rp 15 miliar per anggota itu benar-benar tidak masuk akal. Bahkan seperti Robin Hood kesiangan," kata guru besar bidang Ilmu Pemerintahan itu di Malang, Sabtu (12/6/2010).
   
Menurut dia, lembaga legislatif (DPR) memiliki tiga fungsi pokok, yakni penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Kalau DPR sampai mengusulkan anggaran seperti itu, fungsinya tidak ada bedanya dengan eksekutif.
   
"Anggota DPR yang mengusulkan anggaran cukup besar dan tidak masuk akal tersebut akan menjadikan para wakil rakyat sebagai koruptor terselubung yang ’mengisap’ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," katanya.
   
Dosen FISIP UMM itu mengakui dana reses dan jaring aspirasi masyarakat memang sudah dianggarkan dalam APBN yang masuk pos DPR RI dan hal itu masih wajar, namun kalau masih ada usulan lagi yang nilainya lebih ’gila’ lagi, maka hal itu keterlaluan.
   
"Siapa pun pasti tidak akan menyetujui atau menolak usulan yang tidak masuk akal tersebut. Mungkin tujuannya positif dan bagus untuk kemajuan konstituen, namun nilainya itu yang kebablasan," tegas Mas’ud.
   
Selain itu, lanjutnya, penganggaran tetap harus dilakukan sesuai sistem yang sudah ada dan sesuai Undang-undang serta konvensi yang sudah berjalan dengan baik.
   
"Selama ini, proses penganggaran sudah berjalan sesuai ketentuan dan sistem yang ada, masak akan ’dikacaukan’ lagi. Jujur, saya juga sependapat kalau usulan Fraksi Partai Golkar itu ditolak," tegas Direktur ACICIS UMM tersebut.    
   
Sebelumnya usulan Fraksi Partai Golkar DPR RI itu juga banyak mendapat penolakan, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara halus juga menolak usulan tersebut.